Youtube

INDONESIA PADA MASA REFORMASI | PERKEMBANGAN POLITIK DAN EKONOMI SERTA PERUBAHAN MASYARAKAT

Captu

A. Perkembangan politik setelah 21 Mei 1998
Turunnya Presiden Soehato dari kursi keprsidenan pada tanggal 21 Mei 1998 menjadi awal berlakunya era reformasi di Indonesia.
Tampilnya B.J.Habibie menjadi presiden menggantikan Soeharto menjadi polemik di kalangan ahli hukum.Ada sebagian yang menilai hal itu konstitusional,dasarnya pasal 8 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “ Bila presiden mangkat,berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya,ia diganti oleh wakil presiden sampai habis waktunyasebaliknya yang menyatakan bahwa Habibie menjadi presiden adalah inkonstitusional,dasarnya adalah pasal 9 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “sebelum presiden memangku jabatan maka presiden harus mengucapkan sumpah dan janji di depan MPR/DPR.Habibie tidak melakukan hal yang demikian ,ia mngucapkan sumpah dan janji di depan Mahkamah Agung dan personil MPR dan DPR yang bukan bersifat kelembagaan. Naiknya B.J Habibie menggantikan presiden Soeharto memiliki tugas yang sangat berat yaitu :
· Mengatasi krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997
· Menciptakan pemerintahan yang bersih,berwibawa bebas dari KKN
· Memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah
· Mengatasi masalah PHK dan pengangguran
Langkah-langkah yang dilakukan oleh B.J.Habibie selama memerintah adalah :
· Membentuk kabinet reformasi pada tanggal 22 Mei 1998 yang diberi nama kabinet reformasi pembangunan yang terdiri dari 16 menteri yang terdiri dari unsur ABRI,PPP,PDI dan Golkar. Pada tanggal 25 Mei 1998 diadakan pertemuan pertama kabinet ini,dalam pertemuan itu akan dibentuk komite yang bertugas merancang undang-undang politik yang lebih longgar,melaksanakan pemilu dalam waktu setahun,dan menyetujui pembatasan masa jabatan presiden dua periode (dua kali lima tahun ).
· Reformasi dibidang ekonomi. B.J.Habibie naik menjadi presiden mewarisi krisis ekonomi yang sangat parah.Agar bangsa Indonesia dapat segera keluar dari krisis ekonomi yang berkepanjangan,maka Habibie melakukan hal-hal sebagai berikut :
v Merekapitulasi perbankan
v Merekonstruksi perekonomian nasional
v Melikuidasi beberapa bank bermasalah
v Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika hingga di bawah RP 10.000
v Mengiplementasikan reformasi ekonomi yang disyarakatkan oleh IMF.
· Reformasi di bidang politk Langkah-langkah yang dilakukan presiden Habibie adalah:
v mengupayakan politik Indonesia dalam kondisi yang transparan dan merencanakan pemilu yang langsung,umum,bebas,rahasia,jujur dan adil. Habibie juga
v membebaskan narapidana politik seperti Sri Bintang Pamungkas (mantan anggota DPR yang dipenjarakan karena mengritik presiden Soeharto) dan Muchtar Pakpahan (pemimpin buruh yang dituduh memicu kericuhan di Medan tahun 1994.
v Melarang berdirinya Serikat Pekerja Indonesia
v mengijinkan berdirinya partai-partai baru .
· Reformasi di bidang hukum. Target reformasi hukum menyangkut 3 hal yakni substansi hukum,aparat penegak hukum yang bersih dan berwibawa,serta institusi peradilan yang independen.Dalam reformasi substansi hukum diharapkan melahirkan aturan hukum yang berwatak reformis yang menjamin hak-hak asasi masyarakat demokrasi,berdimensi keadilan dan melindungi kepentingan publik.
· Adanya kebebasan menyampaikan pendapat. Diatur dengan UU No 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum. Untuk lebih jelas lihat buku paket Erlangga halaman 177.
· Masalah dwi fungsi ABRI. Di era reformasi ABRI yang duduk dalam anggota MPR/DPR jumlahnya sudah dikurangi yaitu dari 75 orang menjadi 38 orang.ABRI yang semula terdiri dari empat angkatan,mulai tanggal 5 Mei 1999 Polri memisahkan diri dari ABRI dan menjadi kepolisian negara.Istilah ABRI berubah menjadi TNI yang terdiri AD,AL,dan AU.
· Melaksanakan sidang istimewa MPR. Dalam sejarah Indonesia telah dua kali lembaga tertinggi negara melaksanakan sidang istimewa,yaitu pada tahun 1967 untuk memberhentikan Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai presiden dan sidang istimewa tanggal 10-13 November 1998 yang merupakan salah satu jalan untuk membuka kesempatan menyampaikan aspirasi rakyat.Sidang istimewa ini menghasilkan 12 ketetapan MPR ( lihat buku paket hal 179 Erlangga ).
· Jejak pendapat dan lepasnya Timor-Timur. Ketika presiden Soeharto masih berkuasa,Timor-Timur tetap menjadi bagian integral/bagian dari Indonesia dan menjadi propinsi yang ke 27.Namun ketika Soeharto turun,mulai ada gejala-gejala melamahnya dukungan integrasi Timor-Timur ke dalam wilayah RI.Berkurangnya dukungan itu seiring dengan kian memudarnya perang dingin dan ancaman komunis dunia.Amerika Serikat dan Australia mengusulkan untuk jajak pendapat tentant Timor-Timur.Presiden Habibie yang ingin meraih dukungan dari dunia Internasional dan agar pemerintahannya terkesan sebagai pembela demokrasi merespon usul tersebut.Bahkan secara berani Habibie melemparkan pilihan melepaskan Timor-Timur dari NKRI jika wilayah itu menolak usulan pemerintah memberikan status khusus dengan otonomi yang sangat diperluas. Jajak pendapat dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus dan hasilnya diumumkan oleh UNAMET ( united nations mission in east timor ) yaitu misi PBB pada tanggal 4 September 1999 di Markas Besar PBB di New York yaitu Timor-Timur lepas dari negara RI. Yang ditetapkan dalam TAP MPR No VI/MPR 1999 dan menjadi negara merdeka dengan nama Timor Leste.
· Melaksanakan pemilu 1999. Untuk melaksanakan pemilu sebagaimana ditetapkan dalam ketetapan MPR No XIV/MPR/1998,Presiden Habibie menetapkan tanggal 7 Juni 1999 yang diikuti oleh 48 partai politik dan muncul lima partai besar yakni PDI perjuangan,golkar,PPP,PKB dan PAN,sebagai pemenang pemilu
· Melaksanakan sidang umum MPR hasil pemilu 1999. Sidang umum MPR tahun 1999 yang diselenggarakan pada tanggal 1 sampai dengan 21 Oktober 1999 berhasil mengukuhkan Amien Rais sebagai ketua MPR dan Akbar Tanjung sebagai ketua DPR. Dalam sidang paripurna MPR XII tanggal 19 Oktober 1999,pidato pertanggungjawab Presiden Habibie ditolak oleh anggota MPR melalui mekanisme voting dengan 355 suara menolak,322 suara menerima,9 suara abstein dan 4 suara tidak sah.Dengan penolakan pertanggungjawaban tersebut,peluang Habibie untuk mencalonkan diri kembali sebagai presiden RI gagal. Pada tanggal 20 Oktober 1999 MPR berhasil memilih K.H.Abdurrahman Wahid sebagai presiden dan Megawati Soekarno Putri sebagai wakil presiden
B. Masa pemerintahan presiden Abdurrahman Wahid
Pada masa pemerintahan Gusdur maka dibentuklah kabinet persatuan Nasional yang dilantik pada tanggal 28 Oktober 1999,terlepas dari rasa kekecewaan sebab dihapuskannya departemen penerangan dan departemen sosial.
Pada masa pemerintahan Gusdur kondisi politik stabil,namun masih terjadi pertentangan antarpartai .Bahkan didalam tubuh kabinet sering terjadi kemelut,para menteri sering kali diganti,diminta mengundurkan diri.
Dalam masa Gusdur,timbul kebijakan yang kontroversial misalnya menyetujui nama papua sebagai ganti Irian jaya..Munculnya kasus Bruneigate yang menurunkan kredibilitasnya.Walaupun dibuktikan dalam pengadilan tidak terbukti.Hal yang demikian memicu kekecewaan,skandal Bruneigate dan pengangkatan wakil Kapolri Komjen Pol Chaeruddin yang memangku sementara jabatan Kapolri tanpa persetujuan DPR RI telah memicu konflik antara eksekutif dan legislatif.Puncaknya ialah dikeluarkan memorandum I buat Gusdur pada tangggal 1 Februari 2001 yang disusul dengan memorandum II pada tanggal 30 April 2001.Presiden Gusdur menangggapi dengan mengeluarkan Maklumat presiden yang isinya membekukan lembaga MPR dan DPR.
MPR menolak dekrit Gusdur dan DPR mengusulkan agar mempercepat sidang istimewa MPR sebab oleh MPR Gusdur melanggar Tap No VII/MPR/2000 karena menetapkan Komjen Chaeruddin sebagai pemangku sementara jabatan Kapolri.Dalam sidang Istimewa MPR tanggal 23 Juli 2001 terpilih Megawati Soekarno Putri sebagai presiden berdasarkan Tap No III/MPR/2001 dan pada pagi hari Hamzah Haz terpilih sebagai wakil presiden.
C. Masa pemerintahan presiden Megawati Soekarno Putri
Megawati Soekarno Putri menjadi presiden RI yang ke 5 pada tanggal 23 Juli 2001. Langkah-langkah yang diambil Megawati antara lain :
v Melakukan pembayaran utang luar negeri
v Memelihara dan memantapkan stabilitas negara
v Memantapkan ekonomi nasional
v Membangun tatanan politik baru
v Melanjutkan amandemen UUD 1945,dan
v Pemerintahan Megawati memperbaiki kinerja dalam ekonomi dan perdagangan
Megawati benar-benar akan menerapkan tatanan politik baru dengan mengembangkan sistem kepartaian baru,sistem pemilihan umum baru,serta pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Pada masa pemerintahannya dilaksanakan pemilu legislatif yang dilaksanakan pada tanggal 5 April 2004 yang diikuti oleh 24 partai politik,Selanjutnya dilaksanakan pemilu untuk memilih presiden secara langsung yang dilakukan dua kali.Pada pada pemilu pertama 5 Juli 2004 dimenangkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono – Yusuf Kalla dan Megawati – Hasim Muzadi. Dan pada putaran yang kedua 20 September 2004 dimenangkan oleh pasangan SBY –Yusuf Kalla.Maka Indonesia dibawah kepemimpinan presiden SBY – Kalla yang dilantik pada tanggal 20 Oktober 2004.
D. Masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono
SBY dilantik menjadi presiden ke 6 RI pada tanggal 20 Oktober.Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan perkapita adalah mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi.Pada tanggal 26 Desember 2004 terjadi tragedi besar yaitu bencana gempa bumi dan tsunami yang melanda Aceh dan Sumatera Utara,bahkan sampai ke India dan afrika Timur yang menewaskan ratusan ribu manusia.Untuk memperingatinya,pemerintah mengeluarkan hari berkabung Nasional selama tiga hari.
Dua tahun kemudian pada hari sabtu 27 Mei 2006 di Bantul Yogyakarta serta daerah Klaten diguncang gempa yang berkekuatan sangat besar yang melululantahkan pemukiman rakyat yang menelan banyak korban manusia sehingga menimbulkan keprihatinan nasional dan diadakan gerakan peduli gempa serta banyak relawan luar negeri yang peduli dan membantu korban bencana tersebut.
Salah satu yang menggembirakan pada masa pemerintahan SBY adalah utang luar negeri sudah dibayar lunas pada tahun 2006 dengan demikian pemerintah secara leluasa mampu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.












































0 Response to "INDONESIA PADA MASA REFORMASI | PERKEMBANGAN POLITIK DAN EKONOMI SERTA PERUBAHAN MASYARAKAT "

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel