UPAYA MENGISI KEMERDEKAAN INDONESIA | bidang Politik dan Ekonomi


Capture

A. PERKEMBANGAN POLITIK DALAM UPAYA MENGISI KEMERDEKAAN INDONESIA
1. MASA DEMOKRASI LIBERAL ( adalah demokrasi yang menganut banyak partai dan melaksanakan sistem pemerintahan parlementer ).
setelah pengakuan kedaulatan Belanda atas Indonesia dalam bentuk RIS 27 Desember 1949 yang terdiri dari negara Republik Indonesia,Negara Sumatera Timur,Negara Sumatera Selatan,Negara Pasundan,Negara Jawa Timur,Negara Madura,Negara Indonesia dan 9 satuan kenegaraan yang berdiri sendiri ( Kalmantan Timur,Kalimantan Barat,Bangka,Belitung,Riau dan Jateng),namun tidak mendapat dukungan dari masyarakat Indonesia .Kabinet RIS yang setuju dengan bentuk negara RIS/Federal hanyalah Sultan Hamid II dan Anak Agung Gede Agung sedangkan yang lainnya lebih setuju pada bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.Sebab dasar pembentukkan negara Federal sangat lemah dan tidak didukung oleh satu ikatan ideologi yang kuat dengan tujuan kenegaraan yang tidak jelas serta tanpa dukungan rakyat banyak,sehingga pada tanggal 19 Mei 1950 diadakan persetujuan antara RIS dengan RI untuk mempersiapkan prosedur pembentukan negara kesatuan .Pihak RIS diwakili oleh PM.Moh.Hatta dan pihak RI diwakili oleh dr.Abdul Halim ,maka dibentuklah panitia gabungan RIS dan RI yang bertugas merancang Undang-Undang Negara Kesatuan yang dipimpin oleh Prof.Dr. Soepomo,dan tangggal 14 Agustus 1950 rancangan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan (yang mengandung unsur-unsur dari UUD 1945 dan UUD RIS = UUDS 1950) diterima baik oleh senat dan parlemen RIS serta KNIP.Tanggal 15 Agustus1950 ditandatangani oleh Presiden Soekarno,dan tanggal 17 Agustus 1950 RIS resmi dibubarkan dan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mempergunakan UUDS 1950 sebagai konstitusinya.
Semenjak RIS dibubarkan terwujudlah Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI ) dengan berdasarkan UUD Sementara 1950.UUDS 1950 ini berlaku sampai dengan lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959.Dengan berlakunya UUDS 1950 maka negara kita telah menganut sistem demokrasi liberal.Pelaksanaan demokrasi liberal pada hakikatnya secara yuridis formal adalah wajar sebab sesuai dengan konstitusi yang berlaku saat itu yakni UUDS 1950 yang bernafaskan liberal.Kondisi seperti ini sudah dirintis sejak dikeluarkannya Maklumat pemerintah tanggal 16 Oktober 1945 tentang perubahan status KNIP dan maklumat tanggal 3 November 1945 tentang perubahan partai-partai politik di Indonesia.
Pada masa menganut sistem demokrasi liberal ( 1950-1959 ) terdapat tujuh kabinet yang memegang pemerintahan silih berganti,sehingga rata-rata setiap tahun terjadi pergantian kabinet.Oleh karena itu tiap-tiap kabinet tidak berumur panjang,maka program-programnya tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.Hal ini yang menimbulkan instabilitas baik dibidang politik,ekonomi,sosial maupun keamanan.Ketujuh kabinet yang memegang pemerintahan saat itu adalah sebagai berikut :
Ø Kabinet Natsir ( 6 September 1950- 21 Maret 1951 )
Merupakan kabinet pertama yang memegang pemerintahan setelah RIS dibubarkan.Kabinet Natsir adalah kabinet koalisi ( gabungan ) yang dipimpin oleh Masyumi.
v Program kerjanya :
· Meningkatkan usaha keamanan dan ketentraman
· Menguatkan konsolidasi dan menyempurnakan pemerintahan
· Penyempurnaan angkatan perang
· Mengembangkan dan memperkuat ekonomi kerakyatan
· Memperjuangkan masalah Irian Barat.
v Hasil kerja :
· Menetapkan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif
· Masuknya Indonesia menjadi anggota PBB 28 September 1950
· Mulai dilaksanakannya perundingan masalah Irian Barat dengan pihak Belanda.
v Kegagalannya / jatuhnya kabinet ini :
· Adanya pemberontakan hampir di seluruh wilayah Indonesia
· Gagalnya perundingan masalah Irian Barat,yang mengakibatkan munculnya mosi tidak percaya pada kabinet ini di parlemen .Sehingga PM Natsir mengembalikan mandatnya kepada presiden
Ø Kabinet Sukiman ( 27 April 1951 – 3 April 1952 )
Merupakan kabinet koalisi antara Sukiman ( Masyumi) dan Djojosukarto ( PNI ) sebagai formatur.
v Program kerja :
· Penerapan tindakan tegas untuk menjaga keamanan dan ketertiban
· Memperjuangkan kemakmuran dan kesejateraan rakyat dengan memperbaharui hukum agraria untuk kesejateraan petani
· Mempersiapkan segala usaha untuk pemilu
· Memperjuangkan Irian Barat dalam wilayah Indonesia
· Mempersiapkan undang-undang perburuan
v Hasil kerjanya :
· Tidak maksimal karena banyaknya hambatan antara lain keamanan negara yang belum stabil,adanya perseteruan antar berbagai elemen politik dan adanya permasalahan dengan politik luar negeri Indonesia.
v Kegagalannya / jatuhnya kabinet ini :
· Akibat adanya pertukaran nota antara Menlu Subardjo dengan Duta Besar Amerika Serikat Merle Cochran mengenai bantuan ekonomi dan militer berdasarkan ikatan Mutual Security Act (MSA) atau UU kerjasama.Sehingga kabinet ini dituduh telah memasukkan Indonesia ke dalam Blok Barat yang bertentangan dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.
Ø Kabinet Wilopo ( 3 April 1952 – 3 Juni 1953 )
v Program kerja :
· Mempersiapkan pelaksanaan pemilu
· Meningkatkan kemakmuran rakyat
· Menciptakan keamanan dalam negeri
· Perjuangan pengembalian Irian Barat serta melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif
v Hasil kerjanya :
· Banyaknya hambatan yang dihadapi kabinet ini seperti munculnya sentimen kedaerahan akibat ketidakpuasan terhadap pemerintah,adanya konflik ditubuh angkatan darat yang mengakibatkan terjadinya peristiwa 17 Oktober 1952 dan adanya peristiwa Tanjung Morawa menyebabkan kabinet ini tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik
v Kegagalannya / jatuhnya kabinet Wilopo :
· Akibat hambatan-hambatan tersebut diatas menyebabkan jatuhnya kabinet ini.
Ø Kabinet Ali Sastroamidjojo I ( 31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955 )
v Program kerja :
· Mempersiapkan penyelenggaraan pemilu yang rencananya diadakan pada tengah tahu 1955
· Mengatasi gangguan keamanan dan gangguan pemberontakan di daerah
· Melaksanakan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan turut berperan dalam menciptakan perdamaian dunia
v Hasil kerjanya :
· Disusunnya kerangka panitia pelaksanaan pemilu
· Suksesnya pelaksanaan Konferensi Asia Afrika
· Membaiknya hubungan dengan Cina
v Kegagalannya / jatuhnya Kabinet Ali Sastroamidjojo
· Munculnya pemberontakkan diberbagai daerah
· Masih berlanjutnya konflik didalam tubuh Angkatan Darat mengenai pergantian KSAD
Ø Kabinet Burhanuddin Harahap ( Maret 1955 – Maret 1957 )
v Program Kerjanya :
· Melaksanakan pemilu
· Perjuangan pengembalian Irian Barat
· Mengembalikan kewibawaan dari pemerintah
v Hasil kerjanya :
· Penyelenggaraan pemilu pertama yang demokratis,tanggal 29 September 1955 utuk memilih anggota DPR dan 15 Desember 1955 untuk memilih Konstituante
· Pembubaran Uni Indonesia-Belanda
v Kegagalannya /jatuhnya kabinet ini adalah :
· Karena tidak mendapat dukungan dalam pemilu
· Adanya pemberontakan diberbagai daerah
Ø Kabinet Ali Sastroamidjojo II ( Maret 1956 – Maret 1957 )
v Program kerjanya :
· Pembatalan KMB
· Perjuangan mengembalikan Irian Barat ke pangkuan RI
· Pemulihan keamanan dan ketertiban,pembangunan ekonomi,keuangan,industri perhubungan,pendidikan dan pertanian
· Melaksanakan keputusan Konferensi Asia Afrika
v Hasil kerjanya :
· Membatalkan seluruh perjanjian KMB
v Kegagalannya /faktor penyebab jatuhnya :
· Terjadinya perpecahan antara PNI dan Masyumi,sehingga Masyumi menarik semua menterinya dari kabinet sehingga melemahkan kedudukan kabinet tersebut.
· Berkobarnya semangat anti Cina di masyarakat
· Pergolakan diberbagai daerah
Ø Kabinet Karya /Juanda (April 1957 – juli 1959 )
v Program kerjanya :
· Membentuk dewan Nasional
· Normalisasi keadaan Republik
· Melancarkan pelaksanaan pembatalan KMB
· Memperjuangkan Irian Barat mempercepat proses pembangunan
v Hasil kerjanya :
· Berhasil kembali mengatur perairan Nasional Indonesia,dengan dikeluarkannya Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957,yang mengatur tentang pendalaman dan laut Teritorial (yang lama 6 mil menjadi 12 mil )
v Kegagalannya/faktor penyebab jatuhnya :
· Terjadinya pergolakan di berbagai daerah
· Peristiwa percobaan pembunuhan atas diri presiden Soekarno tanggal 30 November 1958 yang dikenal dengan peristiwa Cikini 

B. Kondisi ekonomi Indonesia pada masa Demokrasi Liberal
Pada masa demokrasi liberal kondisi ekonomi Indonesia sangat buruk dantersendat-sendat.Faktor yang menyebabkan kondisi ekonomi Indonesia tersendat-sendat adalah :
1. Situasi keamanan dalam negeri yang tidak menguntungkan
2. Kabinet yang terlalu sering bergantian
3. Kita hanya mengandalkan satu jenis ekspor terutama hasil bumi ( pertanian dan perkebunan )
4. Bangsa Indonesia belum memiliki pengalaman dan tenaga ahli untuk menata ekonomi secara baik
5. Perang kemerdekaan yang menelan biaya yang besar
6. Rusaknya perkebunan dan industri akibat perang
7. Ledakan penduduk
8. Akibat dari masa pendudukan Jepang yang menguras habis kekayaan alam Indonesia
Ø Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi kondisi ekonomi yang tersendat-sendat adalah sebagai berikut :
· Nasionaliasasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia yang berfungsi sebagai Bank Sentral dan Bank Sirkulasi
· Sistem ekonomi gerakan Benteng,menurut Sumitro Djojohadikusumo perlu untuk mengubah struktur ekonomi dari sistem ekonomi kolonial ke dalam ekonomi Naisonal yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pengusaha pribumi untuk berpartisipasi dalam membangun perekonomian Nasional
· Gunting Syafruddin yang dikeluarkan pada tanggal 20 Maret 1950,oleh Syafruddin sebagai menteri keuangan
· Sistem ekonomi Ali-Baba,yang diprakasai oleh Menteri perekonomian Mr.Isaq Tjokrohadisoeryo, tujuannya untuk memajukan pengusaha pribumi dengan cara bekerjasama antara pengusaha Indonesia ( Ali ) dan pengusaha Cina ( Baba ).
C. Identifikasi faktor-faktor penyebab gagalnya konstituante menyusun UUD baru dan latar belakang diterapkannya demokrasi terpimpin adalah :
· Banyak anggota konstituante yang tidak menghadiri sidang
· Anjuran presiden untuk kembali ke UUD 1945 tidak memperoleh keputusan dari konstituante
· Konstituante tidak mungkin lagi menyelesaikan tugas yang dipercayakan oleh rakyat
· Masing-masing partai hanya mengutamakan kepentingan partainya
· Keadaan diatas menimbulkan keadaan ketatanegaraan yang membahayakan persatuan dan keselamatan negara,sehingga Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang isinya adalah sebagai berikut :
1. Pembubaran konstituante
2. Berlakunya kembali UUD 1945
3. Tidak berlakunya UUDS 1950
4. Pembentukan MPRS dan DPAS
D. Kondisi politik Indonesia pada masa demokrasi terpimpin
Dengan dikeluarkannya dekrit Presiden 5 Juli 1959 maka diterapkanlah demokrasi terpimpin oleh Presiden Soekarno.Menurut rakyat Indonesia dengan diterapkannya demokrasi terpimpin berarti pemerintahan tertinggi ada ditangan rakyat ( yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ) atau kembali melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen sedangkan menurut Soekarno terpimpin artinya segala urusan dalam negara Indonesia berada dalam tangan Soekarno ( terpusat). Hal ini dapat kita lihat pada / pengaruh dari Dekrit Presiden :
· Kedudukan presiden diatas MPR
· Presiden membentuk MPRS berdasarkan Penpres No 2 tahun 1959
· Manifesto politik Republik Indonesia (penemuan kembali Revolusi kita ) atas usul DPA dijadikan GBHN.Inti manifesto adalah USDEK ( UUD 1945,sosialisme Indonesia,Demokrasi terpimpin dan kepribadian Indonesia
· Presiden membubarkan DPR hasil pemilu dan membentuk DPR-GR
· Masuknya pengaruh PKI yang dibuktikan dengan PKI masih mendapat dukungan dari rakyat dalam pemilu dan adanya konsep Nasakom dari Presiden Soekarno .
· Pembentukan Front Nasional dan pembantu pimpinan revolusi yang tidak ada dalam UUD 1945 oleh Presiden
· Pembentukan kabinet kerja
· Arah politik luar negeri Indonesia,pada masa demokrasi terpimpin arah politik luar negeri Indonesia tidak sepenuhnya diabadikan untuk kepentingan dalam negeri.Sebagian dari pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif untuk kepentingan politik mercusuar (mengejar kemegahan ditengah-tengah pergaulan antar bangsa).Hal ini jelas merupakan penyimpangan dari politik luar negeri yang bebas aktif antara lain :
Ø Diberlakukannya politik konfrontasi yang diarahkan pada negara-negara kapitalis ( Blok Barat) dimana pemerintah Indonesia membagi kekuatan politik dunia menjadi dua yaitu :
1. Oldefo (Old Established Forces ) yaitu kelompok negara-negara imperalis,kolonialis/kapitalis.
2. Nefo (New Emerging Forces) yaitu kelompok negara-negara berkembang yang anti imperialisme dan kolonialisme, anti sosialis serta anti komunis.Indonesia termasuk dalam kelompok ini yang dibuktikan dengan pemerintah Indonesia pernah menyelenggarakan pesta olahraga negara-negara Nefo yang dikenal dengan nama Ganefo ( Game Of The Emerging Forces) di Jakarta.
Ø Arah politik Indonesia pada masa demokrasi terpimpin lebih menjurus ke Blok Timur yang dibuktikan dengan Indonesia membentuk poros Jakarta –Peking, dan poros Jakarta –Phnom Penh- Hanoi-Peking-Pyong Yang.
· Konfrontasi Indonesia dengan Malaysia
Yang bermula dari pembentukan Federasi Malaysia dimana federasi yang akan dibentuk terdiri atas Malaysia,Singapura,Serawak,Sabah,persekutuan Tanah Melayu yang sangat mengejutkan Indonesia dan Filipina.Sehingga Presiden soekarno mengeluarkan Dwi Komando Rakyat yang isinya adalah : Perhebat ketahanan Revolusi Indonesia dan bantulah perjuangan rakyat di Malaysia,Singapura,Sabah dan Serawak untuk menggagalkan negara boneka Nekolim Malaysia. konfrontasi ini masih berlanjut tetapi Malaysia dicalonkan dan dipilih sebagai salah satu anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB hal ini yang menyebabkan Indonesia keluar dari keanggotaan PBB pada tanggal 7 Januari 1965.
E. Kondisi ekonomi Indonesia pada masa demokrasi terpimpin
Kondisi ekonomi Indonesia pada masa demokrasi terpimpin tidak jauh berbeda dengan masa demokrasi liberal.Pemusatan kegiatan perekonomian pada satu tangan (Soekarno) berakibat pada penurunan kegiatan perekonomian.Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi kondisi tersebut adalah :
1. Devaluasi mata uang rupiah
2. Menekan laju inflasi
3. Melaksanakan pembangunan Nasional,tetapi tidak dapat berjalan dengan baik sehingga presiden Soekarno menyampaikan Deklarasi Ekonomi ( Dekon ) yang bertujuan untuk menciptakan ekonomi nasional yang bersifat demokratis dan bebas dari imperialisme untuk mencapai kemajuan ekonomi.
4. Meningkatkan perdagangan dan perkreditan luar negeri .
Langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki ekonomi Indonesia ternyata gagal hal ini disebabkan oleh :
1. Penanganan masalah ekonomi tidak rasional
2. Ekonomi lebih bersifat politik dan tidak ada kontrol
3. Pengeluaran negara cukup besar
4. Devaluasi yang semakin meningkat ditutup dengan pencetakan uang yang menyebabkan inflasi makin membumbung tinggi
5. Struktur ekonomi menjurus ke ekonomi etatisme ( semuanya diatur dan dipegang oleh negara ).
Sementara itu pelaksanaan pembangunan Nasional semesta berencana yang telah dicanangkan oleh Depernas juga tidak berhasil.Hal ini dikarenakan sumber dana yang sangat terbatas,rencana pembangunan yang kurang matang dan pembangunan lebih mengarah pada pembangunan yang bersifat “Mercusuar “.












































































































































0 Response to "UPAYA MENGISI KEMERDEKAAN INDONESIA | bidang Politik dan Ekonomi"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel