Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ringkasan Sejarah lengkap Akar-akar dan Tahapan Demokrasi di Indonesia

Demokrasi di Indonesia

Ringkasan Sejarah lengkap Akar-akar dan Tahapan Demokrasi di Indonesia


hai hei ho kali ini mimin nayrafa.site akan membahas artikel mengenai Ringkasan Sejarah lengkap|| Akar-akar dan Tahapan Demokrasi di Indonesia langsung saja silakan membaca informasi yang kami sajikan ya!!! jangan lupa tinggalkan jejaknya 😃😃😀 

Demokrasi berasal dari kata Demos dan Kratos yang berarti pemerintahan. dari Rakyat. Abraham Lincoln mengatakan  demokrasi adalah sistem pemerintahan  Diselenggarakan oleh rakyat, dari rakyar, dan untuk rakyat dalam sistem demokrasi  Kedaulatan tertinggi adalah milik rakyat. Rakyat diwakili oleh wakil  rakyat Oleh karena itu, dapat disebut  demokrasi perwakilan.  Demokrasi pertama kali muncul di Yunani kuno. 

Pelaksanaan demokrasi di Indonesia mengalami sejarah yang panjang. Semenjak Indonesia merdeka, demokrasi dipilih sebagai sistem yang diperuntukkan bagi pengelolaan negara dan pemerintahan. Perkembangan demokrasi di Indonesia diawali paada periode Demokrasi Liberal, periode Demokrasi Terpimpin dan periode Demokrasi di Orde baru, serta periode demokrasi di era Reformasi.

Berikut dibawah ini Tahapan perkembangan Demokrasi di indonesia

  1. Periode Demokrasi Liberal (1945 - 1959)

Era demokrasi liberal berlangsung dari tahun 1950 hingga 1959. Selama itu Indonesia menganut sistem pemerintahan parlementer. Sistem parlementer adalah suatu sistem pemerintahan dimana parlemen memegang peranan penting dalam pemerintahan.Parlemen memiliki hak untuk menunjuk perdana menteri dan juga parlemen dapat menggulingkan pemerintah, yaitu inisiatif apapun tidak bisa meyakini Era demokrasi liberal sering disebut sebagai era kekuasaan partai. Banyaknya partai dipandang sebagai salah satu kendala yang ditimbulkan pemerintahan atau pemerintah tidak akan bertahan lama. Partai politik pada periode ini memperebutkan pengaruh untuk memegang tampuk kekuasaan. Itu berdampak rusaknya stabilitas nasional di berbagai bidang kehidupan, baik politik, sosial,budaya dan konservasi. Sistem multi partai Indonesia dimulai Diterbitkannya Pemberitahuan Pemerintah tanggal 3 Nopember 1995, yang dimaksudkan untuk memperkuat perjuangan revolusioner. Dengan munculnya banyak partai baru nantinya Sistem pemerintahan Indonesia diubah dari presidensial menjadi parlementer. Sistem Pemerintahan parlementer dimulai dengan lahirnya pemerintahan Sjahrir dengan Sutan Sjahrir.Perdana Menteri Pada tahun 1950, Negara Kesatuan Republik Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) atau dikenal juga dengan UUD 1950.Di bawah UUD, pemerintahan dijalankan oleh pemerintah parlementer, yang berarti bahwa pemerintah bertanggung jawab kepada parlemen. Satu jatuh pemerintah mengandalkan dukungan para deputi. Ciri utama era demokrasi liberal adalah seringnya terjadi pergantian kabinet. masalah ini karena jumlah partainya cukup banyak, tapi tidak ada partai adalah mayoritas mutlak. Setiap pemerintahan harus didukung oleh beberapa partai politik berdasarkan hasil upaya pembentukan partai (bekas pemerintah). Seberapa dalam setelah perjalanannya, salah satu pendukungnya mengundurkan diri dari kabinet, kemudian pemerintah mengalami krisis kabinet. Presiden hanya menunjuk seseorang (biasanya presiden partai politik) untuk membentuk pemerintahan, kemudian setelah sukses pemerintah ditunjuk oleh presiden. Sistem pemerintahan parlementer menunjukkan adanya persaingan antarpartai mendapatkan kursi terbanyak di parlemen. Di era demokrasi liberal, memang begitu pemerintah berubah tujuh kali

2. Periode Demokrasi Terpimpin(1959 – 1965)

Upaya Majelis Konstituante yang gagal untuk kembali ke konstitusi tahun 1965 dan serangkaian peristiwa politik yang memuncak pada bulan Juni 1959, akhirnya mengantarkan Presiden Soekarno pada kesimpulan tersebut kekacauan muncul, membahayakan kehidupan negara. Di atas Kesimpulannya, Presiden Soekarno dalam sebuah acara pada tanggal 5 Juli 1959 seorang pejabat di Istana Merdeka mengumumkan pembatalan keppres tersebut Majelis Konstituante dan pemeragaan Konstitusi (1965) dalam kerangka sistem demokrasi adalah demokrasi yang dikelola Keputusan yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 Masyarakat Republik Indonesia kemudian mendapat sambutan hangat menantikan kehidupan negara yang stabil. Tetapi kekuatan regulasi tidak hanya bermula dari sambutan hangat kebanyakan orang Indonesia, tapi bohong elemen kunci negara lainnya, mis Mahkamah Agung dan KSAD. Dengan keluarnya keputusan presiden, pemerintahan Djuanda dibubarkan 9 Juli 1959, diganti kabinet. Presiden di kabinet Sukarno adalah perdana menteri pada waktu yang sama dengan Ir. Djuanda bekerja menteri pertama. Kehidupan Sukarno mendukung pemikiran Sukarno. Kemiskinan dalam hidup Soekarno melahirkan pemikiran-pemikiran bijak yang menyertainya norma sosial. Proses pendidikan Soekarno dibarengi dengan tekanaKehidupannya membuat Soekarno berbeda dengan mahasiswa lainnya. Sukarno adalah siswa yang cerdas dan baik dalam pendidikan. Kemampuan intelektual itu tumbuh setiap hari. kemudian pendidikan melanjutkan di Hogere Burger School (HBS) di Surabaya, sebenarnya sekolah itu sekolah yang sangat sulit dimasuki pribumi, tapi karena Soekarno bisa dibayar mahal sehingga Soekarno datang ke sekolah ini dan kemudian ke sekolah itu Soekarno mengetahui teori Marxisme dari seorang profesor bernama C. Hartough yang mengikuti demokrasi sosial. Menurut Sukarno, demokrasi adalah sistem demokrasi yang paling ideal memerintah Indonesia. Padahal Sukarno hanya menginginkan satu partai, Sukarno terus menarik perhatian pada masalah demokrasi. Tapi itu masih perlu disorot Menurut Soekarno, demokrasi yang dimaksud Soekarno bukanlah demokrasi Barat. hanya menjamin hak-hak rakyat di bidang persamaan politik, sedangkan hak persamaan ekonomi benar-benar ditolak. Sukarno percaya pada demokrasi Barat tidak cocok dengan Indonesia. Jadi antipatinya bukanlah asal dari sikap yang tidak ada menggunakan penilaian secara keseluruhan. Bentuk pemerintahan Indonesia pada saat konstitusi mulai berlaku Pada saat yang sama (BARU) 1950 mengikuti sistem demokrasi liberal. Ini adalah demokrasi sistem politik Secara tidak langsung, hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri disalurkan melalui partai. Ada kerugian bagi politik multipartai yang tergabung di Indonesia. Sistem Demokrasi liberal dan kabinet parlementer tidak mengarah ke pemerintahan stabil atau sering berganti kabinet, pemerintah tidak punya waktu untuk menerapkannya program kerja karena setiap kantor hanya memiliki masa kerja yang singkat dan posisi pemerintah tidak kuat karena kalau tidak bisa dibubarkan sewaktu-waktu mendapat persetujuan DPR. Ada empat partai utama, yaitu Masyumi, PNI, NU dan PKI. Partai mengirim wakilnya ke DPR. disebut sistem kabinet parlementer. Menurut Sukarno, demokrasi terkelola adalah jalan keluar dari kegagalan demokrasi liberal sejak 1950, jelas bahwa demokrasi liberal tidak sesuai dengan kondisi di Indonesia yang membutuhkan dan mendukung Kembali ke UUD 1965 semakin umum di awal tahun 1959. PNI dan PKI Saya setuju dengan pendapat Presiden Soekarno, ternyata di balik posisi politik menyatakan dukungan terhadap dekrit tersebut merupakan bentuk perjuangan ideologis bahwa ini adalah salah satu cara untuk memecahkan kekerasan yang diakibatkan oleh pendirian partai-partai Islam di Konstituante yang bertugas merumuskan UUD 1950. menginginkan isi Pancasila diganti dan dimasukkan ke dalam Piagam Jakarta dalam konstitusi baru. Sukarno mencoba menyatukan semua kekuatan politik yang bersaing mengatur demokrasi dengan membantu mengembangkan kesadaran tujuan nasional. Dia menciptakan ideologi nasional yang menunggu Semua warga mendukungnya dalam kesetiaan. Pancasila ditonjolkan ditulis oleh beliau dan dilengkapi dengan beberapa doktrin seperti Manipol-Usdek dan Nasacom. Untuk mengumpulkan dukungan luas untuk kampanye tandingan Dia mencatat bahwa Belanda di Irlandia Barat dan Inggris di Malaysia, bahwa Indonesia berperan sebagai salah satu "kekuatan yang meningkat" terkemuka di dunia yang Tujuannya adalah untuk menghilangkan non-koloni (neo-kolonis, kolonis dan (imperialis). Sebagai simbol bangsa, Soekarno ingin menciptakan sesuatu kesadaran akan tujuan nasional yang dapat mengatasi persaingan politik mengancam kelangsungan sistem demokrasi terkelola. presiden selalu mengatakan bahwa revolusi Indonesia memiliki lima gagasan penting Pertama, UUD 1965; kedua, sosialisme Indonesia; Ketiga Demokrasi terpimpin; keempat, ekonomi yang terkendali; dan terakhir kelima, kepribadian Indonesia. Mengambil huruf pertama dari setiap gagasan maka singkatan USDEK. singkatnya “Manifesto Politik Republik Indonesia”. "Manipol" dan ajaran baru ini dikenal sebagai "Manipol-USDEK". Banyak komunitas politik seperti Manipol-USDEK. Kelompok politik yang didominasi pejabat ini sudah lama mendukung apa yang selalu ditekankan oleh presiden pada gotong royong, investasi kepentingan nasional sebelum kepentingan kelompok dan kemungkinan untuk mencapainya konsensus melalui diskusi yang dilakukan dengan sabar. Ada dua alasan untuk ini dalam hal ini, terutama kerukunan dan kekompakan adalah nilai-nilai itu Disetujui oleh masyarakat Indonesia. Dan kedua, benar-benar rakyat Indonesia untuk memahami betapa sulitnya hidup yang mereka rasakan karena perpecahanmereka di tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, banyak yang tertarik dengan ide bahwa saat ini Indonesia membutuhkan orang-orang yang berpikiran sama nyata, semangat nyata dan negara nyata. Untuk anggota berbagai komunitas Indonesia khususnya orang jawa menemukan arti sebenarnya berbagai rencana kompleks yang disampaikan presiden saat membahas prospek Manipol-USDEK sebagian besar

3. Periode Demokrasi di Era Orde Baru (1965-1998) 

Pasca meletusnya peristiwa (1965), situasi politik menjadi semakin kacau karena baik PKI maupun TNI saling tuduh berada di balik peristiwa Gerakan ke-30 September. Namun karena tekanan yang semakin meningkat, kekuatan PKI akhirnya hancur. Namun, kekacauan politik ini telah menjadi pekerjaan rumah karena memang demikian
menghancurkan kehidupan politik global. Oleh karena itu, program utama yang dilaksanakan pasca lahirnya Orde Baru adalah stabilitas politik. Pada tanggal 16 Agustus 1966, di hadapan sidang umum DPRGR, Soeharto selaku ketua presidium kabinet Ampera membuat pernyataan tentang tanggung jawab pembentukan kabinet Ampera.
kondisi mental/psikologis untuk stabilitas sosial, politik dan ekonomi. Hal pertama yang bisa dilakukan untuk mengatasi situasi politik adalah membubarkan PKI dan membersihkannya dengan segala cara. Di bidang politik luar negeri, pemulihan hubungan dengan Malaysia diwujudkan dan Indonesia kembali aktif di PBB sejak 28 September 1966.
Setelah Soeharto menjadi presiden pada 6 Juni 1968, diumumkan pembentukan Dewan Menteri Pembangunan. Tugas pokok kabinet ini adalah Peraturan MPRS No XLI/MPRS/1968 berjudul Pancakrida. 
Dengan rincian sebagai berikut. 
a) Untuk menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai prasyarat mutlak untuk keberhasilannya pelaksanaan rencana pembangunan lima tahun dan pemilihan umum;
b) menyusun dan melaksanakan rencana pembangunan lima tahunan;
c). Menyelenggarakan pemilihan umum paling lambat tanggal 5 Juli 1971;
d). Mengembalikan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan menghapus sisa-sisa G30S/PKI dan subversi, perampasan dan pengkhianatan terhadap Pancasila dan UUD 1965; Dan
e). Kami akan terus memoles dan membersihkan aparatur negara secara menyeluruh baik di level menengah maupun bawah. 

Pada pemerintahan pertama itu, Soeharto menerapkan sistem reformasi birokrasi. 
Reformasi dilakukan dengan penyederhanaan dan penggabungan departemen. 
Hanya 5 menteri negara dan 18 menteri/kepala departemen yang duduk di kabinet saat itu. Pancakrida didirikan pada tanggal 3 Maret 1969 sebagai kelanjutannya

Badan Operasional Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib),  bertugas 
(1) pemulihan keamanan dan ketertiban dalam hubungan kausal Pemberontakan G30S/PKI dan kegiatan ekstremis dan subversif lainnya; dan 
(2) menjamin kewibawaan pemerintah dan perangkatnya selalu dari pusat Menjamin kelangsungan Pancasila dan UUD 1965.
Selama orde baru, pemilihan parlemen diadakan enam kali. Pemilihan umum pertama berlangsung pada tahun 1971. 

Kemudian pemilihan berlangsung secara rutin setiap lima tahun pada tahun 1977, 1982,1992 dan 1997. Pada pemilu pertama tahun 1971 diikuti 10 partai. kebijakan/organisasi. Peserta ini merupakan yang terbesar selama Orde Baru. Pemungutan suara berlangsung pada 3 Juli 1971. Partai politik dalam pemilu kali ini memperoleh 12  kursi di DPR dan pokja memperoleh 261 kursi. Sedangkan ABRI meraih 75 kursi. Golongan Karya baru pertama kali mengikuti pemilihan ini dan meraih sukses luar biasa sebagai pemenang. Pengunduran diri Golongan Karya sebagai pemenang pemilu karena adanya larangan PNS untuk mengikuti partai, yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 1969. Disusul dengan Peraturan Kabinet No. 6 Tahun 1970 dan 1969. . Keputusan Presiden No. 82 Tahun 1971, yang melarang semua pekerja. Negara, termasuk ABRI, ikut serta dalam kegiatan partai dan menuntut kesetiaan yang setara
melawan pemerintah.

4. Periode Demokrasi di Era Reformasi (1998-Sekarang)


Runtuhnya orde baru ditandai dengan  krisis kepercayaan yang ditanggapinya kelompok penekan  dengan mengorganisir berbagai  demonstrasi pelopor adalah mahasiswa, mahasiswa, LSM, politisi dan 
hadirin Runtuhnya  rezim Orde Baru  memberikan harapan baru bagi Indonesia  perkembangan demokrasi di Indonesia. Masa transisi menuju demokrasi ini adalah waktunya  sangat sulit dan kritis, karena saat ini arah demokrasi ditentukan sedang dibangun. langkah-langkah transisi Indonesia  

 demokrasi melibatkan reformasi setidaknya dalam tiga bidang utama, yaitu: 

  1. Reformasi Konstitusi pada desain Mari kita lihat kembali filosofi, kerangka dasar dan perangkat hukum dari sistem politik.  
  2. Reformasi  dan pemberdayaan kelembagaan  perkembangan dan peningkatan pengaruh institusi politik   
  3. Mengembangkan kultur atau budaya  yang lebih politis demokratis Masa demokrasi pada masa reformasi sedang mencoba untuk kembali keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara, yaitu eksekutif, legislatif dan hukum
Demokrasi Indonesia  dimulai dengan pembentukan DPR-MPR hasil pemilu Tahun 1999 yang  memilih presiden dan wakil presiden serta pembentukan lembaga tinggi lainnya. Selama reformasi mereka mencoba untuk membangun kembali kehidupan normal demokratis antara lain dengan penerbitan sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 31 tahun 2002 tentang Partai Politik, memberikan ruang dan 
gerak lebih luas untuk mendirikan partai politik yang memungkinkan  berkembangnya multipartai. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 Pasal 2 ayat1yang menyatakan "partai politik didirikan dan  dibentuk oleh sekurangkurangnya 50 orang warga negara Indonesia yang telah 
berusia 21 tahun dengan akta notaris" Undang-Undang No. 12 tahun 2003 tentang Pemilu memberikan kebebasan kepada warga negara untuk menggunakan hak pilihnya secara langsung untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota maupun DPD. Bahkan pemilihan presiden dan wakilnya juga dilaksanakan secara langsung.
3. Upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN, berwibawa 
4. bertanggung jawab dibuktikan dengan keluamya ketetapan MPR No.IX/MPR/1998 dan ditindak lanjuti dengan UndangUndang No. 30 Tahun 2002 tentang pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan sebagainya.
5. Lembaga legislatif dan organisasi sosial politik sudah mempunyai keberanian untuk melakukan fungsi kontrol terhadap ekskutif, sehingga terjadi check and balance.
6. Lembaga tertinggi negara MPR berani mengambil langkah-langkah politik dengan adanya sidang tahunan dan menuntut kepada pemerintah dan lembaga negara lain untuk menyampaikan laporan kemajuan (progress report).
7. Adanya kebebasan media massa tanpa ada rasa takut untuk dicabut surat ijin penerbitannya.
8. Adanya pembatasan masa jabatan presiden, yaitu jabatan presiden paling lama adalah 2 periode masa kepemimpinan.
9. Amandemen UUD 1945 sudah sampai amandemen I, II, III, IV.

Untuk memperdalam materi simak juga materi terkait Ringkasan Sejarah lengkap Akar-akar dan Tahapan Demokrasi di Indonesia


 Sekian postingan Ringkasan Sejarah lengkap|| Akar-akar dan Tahapan Demokrasi di Indonesia   silakan yang mau berdiskusi dan sampai jumpa di postingan berikutnya.😃😀😉😃

Post a Comment for "Ringkasan Sejarah lengkap Akar-akar dan Tahapan Demokrasi di Indonesia"